Comments on: Urusan Kominfo di Daerah: Harus Ditangani Pada Tingkat Apa?

By: lukito

lukito — Tue, 17 Jan 2012 08:03:02 +0000

@pak Sugeng: iya pak, masalah koordinasi memang menjadi masalah akut di negara kita, perlu seseorang yang “kuat” utk bisa menjalankan koordinasi yang efektif. Meskipun dmk, masalah kelembagaan juga tidak bisa diabaikan. Kelembagaan adalah wadah bagi berbagai program dan aktivitas formal serta pengaturan-pengaturan manajerial, termasuk pembagian kewenangan, lingkup tupoksi, dan bahkan urusan koordinasi itu sendiri. Jika wadahnya tidak tepat, maka pengaturan-pengaturan yg terbangun juga tidak akan efektif. :-)

Dua-duanya penting pak. Kelembagaan memberikan wadah yang pas, CIO memimpin gerak langkah dalam mengembangkan TIK.

By: sugeng wahyudi

sugeng wahyudi — Mon, 16 Jan 2012 01:20:53 +0000

senenarnya yg menjadi kendala penenerapan TIK seperti yg selama ini saya rasakan, bukan hanya berada dimana organisasi TIK itu berada, dan seberapa besar lembaganya (badan, dinas, bidang atau UPTD), atau kalo boleh saya bilang seberapa besar anggarannya (karena eksistensi lembaga ini biasanya lbh terkait dengan permasalahan tersebut) . Kalo boleh saya memprosentasikan, dalam pengembangan TIK di Plat Merah (baca: pemerintahan) justru lebih banyak dihadapkan pada permasalahan non teknis (kalo diprosentasikan mungkin 70% non teknis dan 30%nya teknis).
Secara teknis, jika memang anggaran kita mepet bisalah kita siasati dengan adanya master plan IT dengan tahapan roadmap yang jelas dan mantab, jika sdm kita kurang mumpuni bisa kita siasasi dengan oursourching, hire tenaga ahli, dsb … tetapi kalo kita sudah terbentur masalah koordinasi, kolaborasi, dll maka akan sangat diperlukan seorang koordinator yang kuat, yang mampu menyelaraskan proses bisnis dengan IT (materi pak luc cawu 2 … hehe) dan mempertemukan berbagai pola pikir pengembangan IT di seluruh skpd agar bisa menjadi satu bahasa. dan ini menurut saya hanya bisa dilakukan boleh seorang Government CIO yang di pemda mungkin bisa dilakukan dengan mengangkat seorang Asisten Sekda yang khusus menangani permasalahan IT, terutama yg bersifat non teknis tersebut. (Pak Luc …. ini kayanya berkaitan dengan proyek master plan ya … kwkwkw sukses selalu … boleh nanti kita dishare pengalamannya).

By: lukito

lukito — Sun, 15 Jan 2012 15:50:38 +0000

@mas Iwan: memang susahnya di negara kita ini urusan birokrasi tidak bisa dijalankan secara murni. Pasti ada distorsi karena faktor politik dsb. Tentang desentralisasi melalui otonomi daerah, dulu itu kan dilandasi oleh tuntutan terhadap keadilan dan perimbangan kewenangan to? Karena dasarnya bukan obyektivitas kebutuhan akan otonomi, maka hasilnya ya seperti sekarang ini. CMIIW..

By: Iwan Suhardi

Iwan Suhardi — Sat, 14 Jan 2012 05:27:58 +0000

Saya setuju Pak dengan ide bahwa urusan Kominfo sebaiknya diberi wadah sendiri. Tapi saya terus terang mempunyai perasaan pesimis dengan ’semangat otonomi daerah’ yang menurut saya kebablasan sehingga menjadi carut-marut. Idealnya, menurut saya, bidang-bidang yang mempunyai ‘BAPAK’ setingkat menteri di Jakarta harus mempunyai perwakilan-perwakilan hingga sampai di tingkat daerah, seperti Kominfo, Depdikbud, Sosial, etc.
Namun di tingkat daerah, semuanya digabung dan dicampur aduk. Pimpinannya dirotasi atas desakan tim sukses pilkada, etc, etc.
Barangkali semangat desentralisasi harus dibatasi untuk bidang-bindang tertentu saja. Bidang-bidang yang memerlukan visi dan misi secara nasional sebaiknya di-sentralisasi saja.
Sukses terus untuk Pak LEN